PM Soloman Island, Dukungan MSG Terhadap Isu Papua Barat hanya Pelanggaran HAM,untuk Kemerdekaan Kembali Masalah Internal dan Komite C24 Decolonisasi

 

Perdana Mendri (PM) Solomond Island Hon. Menasse Sogavareh (Foto:IST)

Jayapura,UVUKTIMUR.com--Perdana Mendri (PM) Solomon Island Hon.Menasse Sogavare,Mengatakan Sikap Melanesia Spearhead Group (MSG) untuk Menagani Isu Weat Papua suda roba ,MSG tidak Mendukun Kemerdekaan West Papua Namun MSG Mendukung Dialong antara Rakyat Papua Barat dan Pemerintah Indonesia.untuk Menyelesaikan Isu Pelanggaran HAM.

Setelah Menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Yew York PM Sogavare ,Mengkrasifikasi atas isu West Papua Tahun ini,Pemimpin MSG tidak Perna Mengangkat di From PBB  ,Melanesian Spearhead Group (MSG) mengadopsi Pendekatan baru dalam Mengatasi Masalah West Papua yang sudah Berlangsung lama, Sebagaimana dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Manasseh Sogavare Kembalinya dari  UNGA Yew York Amerika Serikat.hal ini dinyatak PM.Sogavareh ,28/09/2023.

Kata Perdana Menteri Sogavare   “Kami telah Sepakat Pada Pertemuan MSG Terakhir kami di Port Vila  Akhir Bulan Agustus untuk Terkait  Memperjuangkan Kemerdekaan Bagi Rakyat  Papua Barat. Upaya Mencapai Kemerdekaan di tingkat MSG secara Historis Telah Menyebabkan Pelanggaran hak Asasi Manusia  Terhadap Masyarakat West Papua, karena hal ini Terkait dengan gerakan kemerdekaan Papua Barat,katnya.

Sebaliknya, PM Sogavare  Menyoroti Bahwa strategi Baru MSG, Mendesak Perlu ada  dialog dengan pemerintah Indonesia dan rakyat Papua Barat .Dan MSG   Memperlakukan Masyarakat West Papua sebagai Bagian dari Melanesia dan mendesak pemerintah Indonesia untuk menghormati Orang West Papua.pugkasnya.

Lebih lanjut Sogavareh  Menjelaskan  “atas Kemerdekaan dan Penentuan nasib sendiri adalah masalah domestik yang perlu ditangani secara internal oleh West Papua. Perserikatan Bangsa-Bangsa (C-24) telah menetapkan sebuah proses yang memberikan mereka hak untuk menentukan nasib sendiri.”

C-24 PBB, yang Dikenal Sebagai Komite Khusus Dekolonisasi,yang  didirikan pada tahun 1961 untuk menangani masalah dekolonisasi.sebab Jelas PM. Komite ini, yang Merupakan anak perusahaan dari Majelis Umum PBB, didedikasikan untuk hal-hal yang Berkaitan dengan Pemberian Kemerdekaan kepada negara dan masyarakat kolonial. Jelanya PM Sogavareh.

Pernyataan Perdana Menteri Sogavare Menggaris bawahi bahwa ,Komitmen MSG Terhadap Pendekatan Diplomat dan Dialog Dengan Pemerintah Indonesia, yang Bertujuan untuk Mencapai Sebua Resolusi yang Penuh hormat dan inklusif terhadap Masalah Papua Barat.(*).

Reporter.SBS Solomons
Editor: Hary Sal