Masyarakat Adat Terancam.Rakyat Papua Dengan Tegas Menolak Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk Menanam kelapa sawit di Tanah Papua

Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia

NABIRE, UVUKTIMUR.COM — Masyarakat Adat Asli Papua dengan tegas menolak rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Tanah Papua. Penolakan ini mencuat setelah pernyataan Presiden Subianto dalam pertemuan dengan enam Gubernur Papua dan seluruh Kepala Daerah se-Tanah Papua yang diselenggarakan di Istana Presiden pada tanggal 16 Desember 2025 Baru baru ini.

Berdasarkan wawancara dan laporan yang diterima www.uvuktimur.com dari berbagai tokoh masyarakat, perwakilan gereja, dan lembaga bantuan hukum (LBH) dari tanggal 17 hingga 20 Desember 2025, masyarakat akar rumput, sebagai pemilik sah tanah leluhur di Bumi Cenderawasih, provinsi paling timur Indonesia, menyatakan keberatan mereka terhadap keinginan Presiden untuk kembali menggalakkan penanaman kelapa sawit di Tanah Papua. Alasan utama penolakan ini adalah kekhawatiran akan hancurnya tatanan kehidupan Rakyat orang asli Papua.jelasnya.

Saat Presiden Mengarakan untuk Menanam Sawit di Papua Ruanagan Kepseden RI

lanjutnya.Mereka menjelaskan bahwa penderitaan akibat kerusakan ekologis di Papua telah menjadi kenyataan pahit, disebabkan oleh operasi pertambangan ilegal, eksploitasi hutan oleh perusahaan kayu, penambangan emas (termasuk di Blok Wabu yang kontroversial), serta penghancuran hutan adat oleh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Merauke (Papua Selatan), Jayapura (Provinsi Papua), Mimika dan Nabire (Provinsi Papua Tengah), (Provinsi Papua Barat) dan (Provinsi Papua Barat Daya) .Semua wilayah ini telah secara signifikan terdampak oleh perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, ditekankan bahwa saat ini rakyat Papua sedang menderita akibat kehancuran fundamental kehidupan sebagai masyarakat adat pugkasnya.

Penolakan terhadap kebijakan ini tidak hanya disuarakan oleh masyarakat akar rumput, tetapi juga datang dari berbagai lembaga berpengaruh dan tokoh masyarakat terkemuka. Arahan Presiden ini telah tersebar luas melalui siaran Youtube TV ONE, menjadikannya topik diskusi publik yang hangat.

Ruang Rapat Parah Gubernur dan Bupati Se Tanah Papua

Gelombang penolakan ini datang dari berbagai lapisan masyarakat di Tanah Papua, seperti yang diungkapkan oleh Tokoh Dokter dr. Alwisus Giyai, yang secara tajam mengkritik intervensi Jakarta dalam mengatur tatanan kehidupan Orang Asli Papua. dan Selain itu, para Aktivis Kemanusiaan (HAM), Aktivis Kemahasiswaan, perwakilan gereja, dan LBH di setiap kabupaten di Tanah Papua secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap setiap bentuk kerusakan hutan adat Papua. Banyak dari rakyat asli peribumi Papua yang bersatu dalam penolakan keras ini. Jelasmereka.

Penolakan ini didasarkan pada berbagai alasan yang mendalam, terutama karena kehidupan Orang Asli Papua sangat bergantung pada kelestarian hutan dan alam Papua yang kaya. Hingga saat ini, banyak konsesi sawit dan kegiatan penambangan ilegal seperti emas dan nikel, serta operasi perusahaan kayu dan kelapa sawit, telah sangat mendominasi dan menguasai Tanah Papua. 

Masyarakat Papua juga telah menyaksikan dan memahami betul dampak kerusakan hutan dan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat dan Utara, termasuk Aceh, yang telah mengakibatkan banyak penderitaan dan korban di kalangan rakyat kecil Indonesia. Oleh karena itu, Jelas mereka menegaskan bahwa Papua sangat mungkin mengalami nasib serupa dengan kejadian di Sumatera jika kebijakan ini terus dilanjutkan.

Dengan demikian, keputusan Presiden Prabowo terkait penanaman sawit di Papua harus secara mutlak dicabut dan ditolak demi keberlanjutan hidup dan martabat masyarakat adat Papua.tutupnya.(*).