 |
| PM PNG Hon James Marape Sebalah kiri dan PM Fiji Hon. Sitiveni Rabuka Seblah Kanan (Foto:Doc Government Fiji) |
Nabire,UVUKTIMUR.com--Perdana Menteri (PM) Fiji Hon. Rabuka dan Perdana Mendri (PNG) Hon.Jamaes Marape Terpilih sebagai Utusan Khusus Melanesia Spearhead Group (MSG) untuk Mengatasi Masalah Papua Barat
Melanesian Spearhead Group (MSG) telah menunjuk Perdana Menteri Sitiveni Rabuka Sebagai Ketua dan Perdana Menteri James Marape dari Papua Nugini (PNG) sebagai utusan khusus untuk Indonesia.
Mandat dan Kepercayaan dari Pemimpin MSG, Mereka langsung bertemu dengan Presiden Indonesia untuk Membahas Masalah mendesak di Papua Barat.hal itu di langit akun Resmi Government Fiji, yang di terima www.UT.com, 07/11/2023.
Perkembangan signifikan ini terlihat dari pertemuan Kaukus MSG hari ini,di Fiji di mana Perdana Menteri Fiji Rabuka mengusulkan pengiriman perwakilan ke Indonesia untuk Memfasilitasi dialog Mengenai Situasi di Papua Barat.kata Rabuka.
Ia Menekankan bahwa upaya-upaya ini Merupakan Perpanjangan dari upaya Berkelanjutannya untuk memupuk konsep Pasifik sebagai zona damai. tegas PM Fiji.
"Gagasan mengenai Pasifik sebagai zona Damai sejalan dengan moto Kampanye saya, "biarkan cinta bersinar," sebuah visi yang berakar Pada Peningkatan persatuan dan keharmonisan di Fiji Saya melihat Negara saya menjadi penuh perdebatan."jelasnya.
Perdana Menteri Rabuka yakin bahwa inisiatif ini Merupakan langkah maju yang penting, Kaukus MSG mencapai konsensus bahwa Pengiriman utusan Tingkat Menteri, dibandingkan dengan utusan tingkat birokrasi, akan menjadi pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi masalah West Papua.terang PM.
Keputusan ini melengkapi resolusi Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) tahun 2019, yang menyerukan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB untuk melakukan misi ke Papua Barat dan Provinsi Papua.
Dalam diskusi sebelumnya di MSG Leaders Meeting, disepakati bahwa forum yang paling tepat untuk menangani persoalan HAM adalah PBB, khususnya melalui Dewan HAM PBB.
Hal ini sejalan dengan posisi Negara Anggota PIF yang juga menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas West Papua.
MSG secara aktif Mengupayakan Implementasi keputusan Pemimpin PIF tahun 2019 yang mengizinkan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Melakukan misi ke Papua Barat dan Provinsi Papua.
MSG tetap Berkomitmen untuk Menemukan penyelesaian Damai dan diplomatis terhadap Masalah Papua Barat dan berharap dapat terlibat dalam Diskusi yang Bermakna dengan Indonesia untuk mengatasi permasalahan mendesak ini.tutu Pemimpin MSG. (*).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar